kebijakan jepang di bidang ekonomi

Pendudukan Jepang yang didasari oleh kepentingan perang maka kebijakan ekonomi dan militernya saling berkaitan. Pada masa pendudukan Jepang dikenal dengan ekonomi perang merupakan kebijakan pemerintah Jepang yang digunakan untuk menggali semua kekuatan ekonomi di Indonesia. Kebijakan tersebut dikeluarkan untuk membantu kegiatan Jepang yang tengah menghadapi pada Perang Dunia II.

Kebijakan dalam bidang ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang adalah sebagai berikut.

• Aset-aset yang ditinggalkan pemerintah kolonial Belanda disita dan menjadi milik pemerintah pendudukan Jepang.
• Setiap daerah dalam situasi perang harus menetapkan sistem ekonomi autarki, yaitu sistem ekonomi yang mengharuskan setiap daerah berupaya memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri.
• Jepang mendirikan kumiyai, yaitu koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama, dan juga memperkenalkan sistem baru bagi pertanian yang disebut line system, yaitu sistem pengaturan cocok tanam secara efisien untuk meningkatkan produksi pangan.

Sedangkan dalam bidang militer, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pendudukan Jepang adalah sebagai berikut.

• Dibentuknya organisasi-organisasi semi-militer dan militer yang bertujuan untuk membantu Jepang, seperti Seinendan, Keibodan, Fujinkai, Hizbullah, PETA dan Heiho.
• Jepang banyak memberikan pelatihan militer kepada penduduk Indonesia, terutama kepada pemuda-pemuda.

Dengan demikian, kebijakan-kebijakan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia dalam bidang ekonomi dan militer dimulai dari didirikannya kumiyai hingga memberikan pelatihan militer kepada pemuda-pemuda Indonesia,